SOKOGURU-Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM memastikan bahwa sebanyak 80.002 unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel) telah resmi terbentuk pada 16 Juni 2025 pukul 17.30 WIB.
Keberhasilan ini dinyatakan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, yang menyebut pencapaian tersebut sebagai hasil dari kerja kolaboratif lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Program Koperasi Merah Putih ini menjadi salah satu program strategis nasional di bidang penguatan ekonomi desa, sekaligus bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih.
80 Ribu Lebih Kopdes/Kel Terbentuk, Bukti Nyata Percepatan Ekonomi Desa
Menurut Menkop UKM, pembentukan 80.002 unit Kopdes/Kel merupakan bukti bahwa berbagai kekhawatiran dan keraguan terhadap program koperasi desa berbasis digital ini kini terbantahkan.
“Kami bersyukur akhirnya target pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih ini bisa tercapai. Saya kira ini menjadi bukti bahwa ketakutan, kecurigaan, dan keragu-raguan terhadap program ini terpatahkan,” ujar Budi Arie dalam keterangannya Senin (16/6/2025).
Capaian tersebut diraih tepat waktu sesuai dengan target nasional dan menjadi momentum penting menjelang peringatan Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025, yang akan digunakan untuk peresmian serentak Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia.
Dalam penjelasannya, Budi Arie menekankan bahwa program ini tidak berhenti pada jumlah kuantitatif, melainkan diarahkan untuk kualitas kelembagaan koperasi melalui penerapan kebijakan yang kuat, mitigasi risiko yang terukur, serta digitalisasi koperasi desa agar mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.
“Desain kebijakan yang kuat dan mitigasi risiko harus disiapkan. Digitalisasi juga penting agar Kopdes/Kel Merah Putih mampu beradaptasi dengan zaman,” lanjut Budi Arie.
Program Koperasi Merah Putih 2025 diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berbasis pada potensi desa dan kelurahan, sekaligus memperluas akses pasar bagi produk UMKM desa, memperkuat distribusi logistik berbasis komunitas, dan membuka lapangan kerja baru.
Dengan hadirnya koperasi di seluruh desa dan kelurahan, ekosistem ekonomi desa diyakini akan menjadi lebih tangguh, mandiri, dan inklusif.
“Koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal, dengan pengelolaan koperasi yang lebih profesional dan modern,” jelas Budi Arie.
Pemerintah juga menyiapkan pendamping dan pelatih koperasi melalui struktur Satgas Percepatan Kopdes/Kel, yang akan melakukan pemantauan dan evaluasi sistematis guna memastikan program ini bukan sekadar pencapaian angka, melainkan berdampak nyata bagi masyarakat desa.
“Pengawasan terhadap pelaksanaan operasional koperasi ini juga nantinya akan dilakukan secara bersama-sama dengan anggota sehingga aspek transparansi koperasi bisa dilakukan,” tegas Budi Arie.
Dengan sistem pengawasan bersama, transparansi dan akuntabilitas koperasi desa akan menjadi lebih terjamin, serta mencegah potensi penyimpangan.
Keberhasilan membentuk 80.002 koperasi desa dan kelurahan tidak hanya mencetak rekor secara administratif, tetapi juga membuka jalan baru dalam pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
Pemerintah memastikan program ini akan terus dievaluasi dan dikembangkan untuk menghadirkan koperasi yang produktif dan berkelanjutan.(*)
